Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Pariwisata membahas akibat penerapan kebijakan efisien anggaran terhadap sektor pariwisata beserta solusi yang mampu dilakukan berbareng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)."Kami memahami, beradaptasi menghadapi situasi ini mempunyai tantangan tersendiri. Namun kami memandang ada hal-hal yang mampu kita eksplorasi berbareng untuk mengembangkan pariwisata ke depan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.Dalam audiensi yang berjalan pada Rabu (23/4), Widiyanti mengakui jika kebijakan tersebut berakibat pada perputaran aktivitas industri pariwisata termasuk akomodasi.Baca juga: Kemenpar ajak PHRI lakukan pemetaan guna hadapi efisiensi anggaranBerdasarkan info yang dimilikinya, secara nasional tingkat okupansi hotel bintang di Indonesia pada Januari-Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin, terlebih pada Februari sebesar 2,24 persen poin.Salah satu perihal yang dapat dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi dari pasar visitor nusantara (wisnus) yang selama ini telah terbukti menjadi sumber ketangguhan utama sektor pariwisata. Berdasarkan data, hingga akhir tahun 2024, pertumbuhan visitor nusantara tercatat sebesar 21,7 persen.Maka dari itu, dia mendorong agar industri menciptakan pasar-pasar baru dengan pendekatan strategi dan inovasi, yang tentunya mampu dilandaskan pada prinsip pariwisata yang berbobot dan berkelanjutan.Baca juga: Kemenpar perkuat wisata lewat program unggulan dan sinergi regionalContohnya ialah pembuatan paket meeting yang sesuai untuk organisasi alias paket untuk eduwisata, sehingga pelaku industri pariwisata mampu mencari ceruk-ceruk sumber pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan visitor nusantara tetap berlanjut."Terlebih dengan dinamika geopolitik, yang mampu mengubah arus kunjungan wisatawan. Pemerintah berambisi dan percaya bahwa industri perhotelan tetap mampu resilien untuk menghadapi dinamika ke depan," katanya.Ia menyatakan Kementerian Pariwisata berkomitmen mendukung penuh, termasuk menjadi "jembatan" bagi industri untuk berkomunikasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengkaji dan menghadirkan intervensi-intervensi yang diperlukan.Baca juga: Investasi hijau dan ekonomi sirkular sorong pariwisata berkelanjutanPemerintah, katanya, dapat memberikan pengarahan teknis dan memfasilitasi business matching, juga berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menjembatani kebutuhan intervensi. Kita mampu rumuskan bersama, promosi untuk MICE dan promosi untuk wisman dengan kampanye secara terpadu."Saya berambisi pertemuan hari ini dapat menjadi ruang perbincangan yang konstruktif, untuk merumuskan intervensi yang tepat dan terarah, demi keberlanjutan sektor pariwisata," kata dia.Menanggapi perihal tersebut, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah agar dapat segera mengeksekusi anggaran shopping khususnya untuk jasa akomodasi.Ia juga meminta agar pemerintah segera melakukan penertiban izin jasa akomodasi berbasis konsep sharing economy, penertiban upaya jasa akomodasi terlarangan alias tidak sesuai regulasi.Baca juga: Kemenpar sebut pariwisata mampu jadi jawaban dari masalah tarif AS Editor: Deborah Copyright © BERITAJA 2025