TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak signifikan terhadap sektor perhotelan di Kota Jambi.  Pemangkasan anggaran untuk kegiatan di luar kantor, termasuk rapat dan pelatihan yang biasa digelar di hotel, menyebabkan turunnya tingkat okupansi dan pendapatan hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jambi, Yudhi Irwanda Ghani, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut segmen pasar dari belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi industri akomodasi. “Kebijakan efisiensi ini sangat berdampak pada bisnis perhotelan,” ujar Yudhi, Selasa (6/5/2025). Menurutnya, dampak tersebut sudah mulai terasa sejak awal tahun 2025. Ia mencatat, sekitar 100 hotel di Kota Jambi terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. “Kalau kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin terjadi PHK massal di sektor perhotelan,” tegasnya. Kondisi ini juga dibenarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Agus Sudibyo. Ia menyebut terjadi tren penurunan tingkat hunian kamar hotel sejak Januari 2025. “Penurunan ini merupakan imbas langsung dari efisiensi belanja pemerintah, terutama kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang selama ini dilaksanakan di hotel,” jelas Agus. Ia menambahkan, penurunan ini turut berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi secara keseluruhan. Berdasarkan data BPS, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jambi pada Maret 2025 tercatat sebesar 33,60 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari yang mencapai 47,53 persen. Baca juga: HEBOH Keracunan Makan Bergizi Gratis, BGN Sebut Keterlambatan Distribusi Baca juga: Bahagia Siti Dinikahi Adik Ipar dengan Mahar 100 Ribu Saja, Uang Dikembalikan untuk Bayar Utang Baca juga: Hendak ke Bekasi, Bus ALS Terguling dan Tewaskan 12 Orang di Padang Panjang