"Okupansi di semua hotel 35-40 persen. Sekarang bahkan sudah ada hotel yang tutup seperti di Bogor ada dua, dan itu ada puluhan pekerja harus di-PHK. Dan kami cek di daerah lain belum ada lagi yang tutup, hanya pengurangan pekerja saja," ujar Dodi.Atas perkembangan situasi yang ada, Dodi mengatakan sudah dilakukan mediasi antara pihaknya dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun belum membuahkan hasil terkait okupansi hotel.Yang paling memungkinkan agar hotel tetap hidup, lanjut Dodi, salah satunya adalah dari sisi pajak ke pemerintah. PHRI, kata dia, mengusulkan agar adanya relaksasi berupa penundaan pembayaran pajak agar hotel masih bisa bertahan dan tidak melakukan PHK karyawan atau bahkan sampai menutup bisnisnya.Baca juga: Kemenpar bahas dampak efisiensi bagi sektor pariwisata bersama PHRI"Karena sekarang pendapatan kita turun, kredit macet juga tetap tinggi ke bank dan gak bisa dipermudah sama bank. Biar gak tutup ya minimal ada penundaan pembayaran pajaknya," kata dia.Hal seruoa disampaikan Ketua PHRI Kabupaten Cianjur Nano Indrapraja yang juga meminta agar ada relaksasi dalam segi pembayaran pajak karena pendapatan hotel masih sulit."Ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kami bukannya menyerah, dan memang kita semua berusaha di tengah perekonomian yang turun ini," kata Nano.Baca juga: Acara komunitas - "study tour" lokal dinilai tingkatkan okupansi hotelSebelumnya, Pemprov Jabar menyatakan telah melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp5,1 triliun.Dana tersebut kemudian direalokasikan ke pembangunan Infrastruktur Rp3,6 triliun (jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi), pendidikan Rp1,3 triliun, kesehatan sebesar Rp122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp35,5 miliar.Pewarta: Ricky PrayogaEditor: Zaenal Abidin Copyright © ANTARA 2025