55 NEWS – Gejolak ekonomi global dan kebijakan pemerintah yang menekan pengeluaran berdampak signifikan pada industri perhotelan di Jawa Barat. Sekitar 3.000 pekerja di sektor ini merasakan imbasnya secara langsung. Bukan hanya pengurangan jam kerja, namun juga pemotongan gaji dan bahkan PHK terselubung bagi pekerja kontrak, seperti yang dilaporkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat. Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat hunian hotel, yang rata-rata hanya mencapai 35 persen, memaksa para pelaku usaha untuk mengambil langkah efisiensi. Angka ini jauh di bawah angka ideal 50 persen untuk operasional normal. "Tekanan global dan aturan penghematan anggaran pemerintah untuk acara di hotel membuat situasi sangat berat," ujar Dodi. Gambar Istimewa : img.okezone.com Dodi menjelaskan bahwa biaya operasional tenaga kerja mencapai 26 persen dari total pengeluaran hotel. Untuk menghindari PHK massal, banyak hotel memilih opsi pengurangan jam kerja bagi karyawan tetap, meskipun hal ini berdampak pada penurunan pendapatan mereka. "Namun, untuk pekerja harian lepas, kontrak kerja mereka tidak diperpanjang kecuali pada periode puncak kunjungan," tambahnya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. PHK terselubung dan pengurangan pendapatan pekerja hotel berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di Jawa Barat. PHRI Jawa Barat berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Industri perhotelan, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa dan lapangan kerja, membutuhkan perhatian serius agar dapat bertahan di tengah badai ekonomi. Editor: Akbar soaks Tags: Ikutikami :