TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kementerian Keuangan berencana membuka blokiran anggaran senilai Rp86,6 triliun. Anggaran itu, berpotensi memberikan angin segar bagi sejumlah industri, utamanya perhotelan.  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bantul, Yohanes Hendra Dwi Utomo, menyebut dampak positif itu akan didapatkan dari adanya kegiatan-kegiatan pemerintah yang meningkat dan menggunakan jasa perhotelan.  "Tentu kami di PHRI, berusaha bagaimana caranya agar pembukaan anggaran tersebut bisa berdampak. Karena kegiatan pemerintah itu cukup mendongkrak industri perhotelan," ucap dia, Kamis (8/5/2025). Disampaikannya, pemerintah daerah maupun pusat biasanya memiliki kegiatan seperti meeting dan gathering. Sedangkan, selama ini, dikarenakan adanya kendala efisiensi anggaran atau pemblokiran anggaran, sejumlah kegiatan tersebut ditiadakan oleh pemerintah.  Kebijakan tersebut menjadi bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Lanjutnya, saat ini sudah ada beberapa dinas yang melakukan kegiatan di perhotelan. Meski demikian, Yohanes mengungkapkan bahwa sejumlah dinas masih belum bisa menyelenggarakan kegiatan. Pasalnya, ada perintah atau anggaran yang belum sepenuhnya dibuka. "Kebetulan, saat ini, saya baru dari Kalimantan, kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara. Dari tanggal 5 sampai 8 Mei 2024, saya mengisi kegiatan workshop dan sertifikasi kompetensi di sana, dan kegiatan itu sudah dilakukan di hotel," tuturnya.  Ia pun berharap agar wacana ini segera dilakukan agar kondisi perhotelan kembali bangkit dan dirasakan oleh masyarakat.  "Jadi, ya sejak pengumuman pembukaan blokir anggaran, kami berharap dampaknya bisa segera dirasakan," pinta Hendra.(*)