Editor: Yuda Sanjaya| Minggu 11-05-2025,11:45 WIB Dampak efisiensi anggaran terhadap perhotelan di Kabupaten Cirebon kian serius. Foto hanya sebagai ilustrasi, tidak berkaitan langsung dengan berita.-Foto: Dok/Jawa Pos-radarcirebon.com RADARCIREBON.COM - Nasib hotel di wilayah Kabupaten Cirebon kini kian memprihatinkan. Pendapatan dicekik efisiensi, tagihan pajak seolah tak mau tahu omzet sedang sekarat. Menjelang semester 1 tahun 2025, kondisi dunia perhotelan tidak menunjukkan perbaikan. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, angka keterisian (okupansi) kamar hotel berbintang kini menyisakan 10 persen saja. Kondisi ini, bila tidak segera disikapi, bakal berdampak serius pada industri perhotelan. BACA JUGA:Amankan Pengedar OKT, Kapolresta Cirebon: Kami Tidak Akan Berhenti Memberantas Narkoba dan Obat Terlarang Pelaku usaha hotel tidak menutup kemungkinan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai karena kebingungan membayar gaji tiap bulan. Ketua PHRI Kabupaten Cirebon, Ida Kartika mengatakan pihaknya mendukung adanya efesiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Namun kebijakan tersebut seharusnya didahului dengan kajian matang. Termasuk upaya pemda dalam menggencarkan promosi pariwisata dan menggelar event besar yang mampu menarik hingga menghadirkan wisatawan datang ke Cirebon. “Ini event tidak ada. Sementara potensi Cirebon yang begitu besar tidak begitu dieksplor secara massif oleh pemerintah daerah. Akibatnya, sektor perhotelan yang menjadi tulang punggung pariwisata justru terabaikan," kata Ida kepada Radar Cirebon. BACA JUGA:Walikota Cirebon Siap Berkolaborasi dalam Munas APEKSI VII di Surabaya Lebih miris lagi, di tengah keterpurukan okupansi, pihak hotel masih harus membayar pajak seperti biasa. Sementara penginapan kecil dengan harga terjangkau tidak terkena pajak. “Tingkat hunian dan kegiatan yang menggunakan hotel berbintang saja, saat ini mengalami penurunan sampai 90 persen. Artinya, hanya 10 persen saja tingkat hunian dan kegiatan yang menggunakan fasilitas hotel," ungkapnya. Selain karena efesiensi anggaran, pelarangan study tour atau perjalanan dinas, sangat berdampak pada kelangsungan tingkat hunian hotel. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Sumber: