Jogja - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut ada 5.000 karyawan hotel dan restoran di Jogja dirumahkan sejak awal tahun ini. Masih lesunya angka Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menjadi penyebabnya.Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan 5.000 karyawan tersebut berasal dari hotel dan restoran anggota PHRI. Angka tersebut terhitung dari Januari 2025 sampai saat ini."Kita menghindari PHK lah, selama ini dari Januari sampai sekarang kita hanya merumahkan, mereka tetap kita gaji, tapi tidak bisa full," jelas Deddy saat dihubungi, Rabu (14/5/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dari laporan teman-teman, dari 458 anggota PHRI terdiri dari hotel dan restoran itu sekitar 5.000 karyawan yang dirumahkan. Dari hotel dan restoran itu kita kerucutkan lagi, yang paling tinggi dari hotel bintang tiga sampai lima, tapi juga ada yang non bintang, restoran juga ada," urainya.Masih minimnya kegiatan MICE yang digelar menurutnya menjadi sebab utama memaksa hotel dan restoran untuk mengambil langkah ini. Namun ribuan karyawan tersebut, kata Deddy, dipanggil bekerja lagi jika okupansi naik seperti saat masa liburan."Mereka (karyawan) yang dirumahkan kan dari (bagian) FnB (food and beverages), meeting gitu lho, iya MICE," ungkap Deddy."Kemarin (tanggal) 10-11 (Mei) mereka dipanggil untuk bisa memperkuat, karena okupansinya agak tinggi. Mulai tanggal 9 sore sampai 13 pagi. Itu hanya tergantung dari tamu, kalau banyak ya kita panggil lagi," imbuhnya.Deddy pun berharap pemerintah segera membelanjakan anggaran yang sempat terkena efisiensi setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran akhir April lalu.Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membuka blokir anggaran Kementerian/Lembaga yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Pembukaan blokir ini dilakukan agar Kementerian/Lembaga dapat menjalankan program prioritas pemerintah."Kita mohon itu segera dibelanjakan, karena sampai dengan saat ini anggota kami hanya beberapa yang sudah menerima itu, tapi belum seperti yang lalu itu aja budgetnya minim. Baru ya nggak sampai 10 persen," harapnya."Kalau sudah digelontorkan ya harapan saya segera dibelanjakan supaya kami bisa memanggil mereka untuk bekerja normal kembali," sambung Deddy.Diberitakan sebelumnya, dikutip dari detikFinance, pembukaan blokir anggaran Kementerian/Lembaga oleh Kemenkeu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4)."Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L telah melakukan penajaman, relokasi, anggaran, melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden reprioritas pembangunan besarnya Rp 86,6 triliun sudah dilakuakan buka blokir," kata Suahasil, Rabu (30/4/2025).Suahasil mengatakan pembukaan blokir anggaran ini telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan Sri Mulyani meminta restu untuk pembukaan blokir itu pada 7 Maret 2025."Pada 7 Maret Bu Menkeu melaporkan ke Presiden untuk meminta izin melakukan refocusing, pembukaan blokir supaya belanja K/L lebih tajam, lebih prioritas, sesuai dengan prioritas pemerintah," tuturnya. (afn/ahr)