Tribunlampungco.id, Bandar Lampung - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung menyebut kebijakan efisiensi yang belakangan digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengakibatkan pendapatan hotel menyusut. Bahkan, PHRI Lampung mengklaim banyak banyak pelaku bisnis perhotelan termasuk di Lampung, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran tak sanggup menggaji karyawannya. Sekretaris PHRI Lampung, Friandi Hendrawan mengatakan, jika pendapatan dari bisnis perhotelan, selain mengandalkan okupansi kamar, juga sangat bergantung pada penyediaan layanan sewa tempat pertemuan maupun makanan. "Bayangkan ketika tidak ada kegiatan yang dilakukan di hotel, termasuk pelatihan, rapat, ataupun yang lainnya, maka dampaknya akan sangat besar, karena kamar, ruang pertemuan, dan makanan tidak ada yang pesan, sedangkan jualan hotel cuma itu-itu saja," Friandi Hendrawan saat dimintai keterangan, Senin (12/5/2025). Friandi melanjutkan, jika kebijakan efisiensi mengurangi kegiatan di hotel terus berlanjut, maka dapat mengakibatkan bisnis perhotelan mengalami kebangkrutan.  "Kalau semua kegiatan di hotel stop termasuk swasta, maka bisa dibayangkan bisnis perhotelan akan collaps," ujarnya. Friandi pun menjelaskan, jika saat ini telah banyak hotel di Lampung yang sudah tidak menggunakan tenaga kerja harian lantaran adanya kebijakan efisiensi yang membatasi kegiatan di hotel. Selain itu, dia pun menyebut jika telah banyak bisnis perhotelan yang melakukan PHK lantaran tak sanggup menggaji karyawannya. "Untuk Daily worker (tenaga kerja harian) di beberapa hotel itu sudah banyak distop, karena kebijakan (efisiensi) ini," kata dia. "Mereka yang biasanya biasanya sebulan bisa bekerja 9-18 hari sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan. Padahal kalau mereka bekerja dalam durasi itu pendapatannya bisa mencapai UMK," jelasnya. Dia melanjutkan, jika PHRI Lampung sendiri menginginkan pemerintah tidak membatasi kegiatan di hotel. Terlebih, kata dia, kebijakan efisiensi dinilai telah mengakibatkan banyak pekerja harus kehilangan ladang pencaharian. "Salah satu Hotels product adalah banquet (sajian makan), bahkan di banyak hotels banquet juga potensial income disamping Rooms Sales, dan itu juga tentunya menjadi ladang pendapatan termasuk bagi Daily Worker," ujar Friandi  Lebih lanjut, Friandi berharap agar pemerintah meninjau kembali keputusan larangan kegiatan di hotel baik kegiatan pemerintahan, sekolah maupun swasta. "Jadi PHRI berharap Pak Gubernur dapat meninjau kembali keputusan tersebut. Untuk diketahui, 28 Provinsi di Indonesia termasuk Lampung, Belanja Pemerintah masih dominan, yaitu 50 persen. Bisa di bayangkan, betapa drop income jika belanja pemerintah berkurang," ucapnya "Sebenarnya kalaupun kegiatan di hotel harus dikurangi kami tidak apa-apa, tapi tolong jangan dihabisi, karena kami juga perlu banyak menghidupi karyawan, membayar listrik, Pajak, dan yang lainnya," pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)