PIKIRAN RAKYAT - Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi mengonfirmasi adanya gelombang pengurangan tenaga kerja yang marak dilakukan pengelola perhotelan di Jabar.  "Bukan PHK massal, ya. Tapi pengurangan karyawan. Pekerja harian sudah tidak ada, pekerja kontrak tidak diperpanjang bila habis masa kontraknya. Serta dilakukan shifting pegawai. Misalnya dalam satu bulan hanya dua minggu bekerja," katanya. Dikatakan Dodi, banyak pegawai perhotelan yang setuju dengan sistem shifting. Alasannya agar tetap mempertahankan pekerjaan daripada sama sekali berhenti bekerja. Dodi menuturkan salah satu penyebab terbesar situasi buruk ini yaitu kebijakan efisiensi awal 2025. Berkali-kali dia sampaikan jika pendapatan hotel dari sektor MICE menyumbang 35-40%. Selain itu, ditambah dari kegiatan seperti studi tour untuk daerah destinasi wisata, serta acara kelulusan sekolah. Namun kedua kegiatan tersebut di Jawa Barat tengah dilarang oleh gubernur. Situasi ini dianggap sudah tidak ideal bagi industri perhotelan. Okupansi yang rendah di kisaran 30-40% untuk hari kerja dianggap berat oleh pengelola hotel. "Kalau akhir pekan, rata-rata okupansi Kota Bandung memang mencapai 90%. Namun setelahnya turun lagi. Padahal ada biaya operasional yang harus tetap dibayar. Untuk gaji pegawai komposisinya sekitar 26% dari pendapatan. Lainnya untuk utilitas dan pajak," ujar Dodi. Terkait pajak, menurunnya okupansi hotel, pasti berdampak pada penurunan setoran pajak daerah. Dia yakin tahun ini tidak akan bisa melebihi capaian pajak Rp 900 miliar seperti sebelumnya. Duduk bersama Untuk itulah ia ingin duduk bersama pemda. Agar memberi keringanam soal pajak. "Jangan didenda kalau telat bayar, dan harapannya banyak insentif. Untuk upaya revisi kebijakan efisiensi sudah dilakukan dari PHRI pusat. Semoga membawa perbaikan," tuturnya.