Post Views: 1 Channel9.id, Jakarta – Industri perhotelan Indonesia bersiap menghadapi tantangan baru seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang akan terus berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026. Melihat kondisi tersebut, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong pelaku usaha untuk segera melakukan transformasi strategi, terutama dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasar pemerintah yang selama ini menjadi tulang punggung pemasukan sektor ini. Ketua Umum PHRI, Hariyadi B. Sukamdani, menyampaikan bahwa hotel-hotel yang terlalu bergantung pada belanja perjalanan dinas pemerintah kini mulai terdampak secara signifikan. Bahkan, tak sedikit di antaranya yang berhenti beroperasi akibat menurunnya permintaan dari sektor tersebut. “Industri hotel harus mulai berani melepaskan ketergantungan dari pasar pemerintah dan serius menggarap segmen pasar lain,” ujar Hariyadi, Rabu (21/5/2025). Ia menggarisbawahi pentingnya menyasar segmen non-pemerintah, seperti korporasi, komunitas, individu, dan terutama wisatawan mancanegara (wisman), sebagai langkah adaptasi menghadapi perubahan struktur permintaan. “Pasar wisman adalah peluang besar yang selama ini belum digarap secara optimal, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha,” tegasnya. Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menegaskan bahwa efisiensi belanja negara akan tetap dilanjutkan dalam penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2026. Evaluasi atas kinerja kementerian/lembaga akan menjadi dasar penentuan pagu anggaran tahun depan. “Efisiensi pasti dilakukan,” kata Sri Mulyani usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 dalam rapat paripurna DPR, Selasa (20/5/2025). PHRI menilai kebijakan ini harus menjadi momentum bagi industri perhotelan untuk memperkuat diversifikasi pasar, memperbaiki kualitas layanan, dan membangun kemitraan strategis dengan pelaku wisata, perusahaan swasta, serta komunitas digital yang aktif menggelar berbagai event. Adaptasi ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga membuka potensi pertumbuhan baru di tengah realitas fiskal yang lebih ketat.