Tantangan terus datang—baik dari sisi keamanan maupun ekonomi—pelaku industri perhotelan di Kediri menunjukkan keseriusan dalam menjaga kualitas layanan dan keamanan. Yang dibutuhkan kini adalah dukungan lebih luas dari semua pihak agar sektor ini tetap menjadi motor penggerak ekonomi lokal. KEDIRI – Fenomena wartawan gadungan yang kerap memanfaatkan kelemahan pengawasan hotel untuk menekan tamu dengan modus “minta uang tutup mulut” menjadi isu yang semakin marak di berbagai daerah. Modus operandi mereka mirip: menguntit, mengintimidasi, lalu memanfaatkan dalih peliputan untuk mendapatkan imbalan. Meskipun belum ada laporan resmi mengenai kasus serupa di Kediri, kewaspadaan tetap menjadi perhatian utama pelaku industri perhotelan di wilayah tersebut. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kediri Raya, Sri Rahayu Titik Nuryati, menegaskan bahwa sejauh ini belum ada anggota PHRI yang melaporkan kejadian seperti itu secara langsung. Namun, ketiadaan laporan bukan berarti masalah ini bisa dianggap sepele. Hotel-hotel di Kediri telah menerapkan langkah-langkah preventif demi menjaga keamanan dan kenyamanan tamu mereka. Contohnya adalah Mitra Inn Hotel, yang menerapkan protokol ketat sejak tamu pertama kali datang. Keamanan diawali dari pintu masuk: satpam melakukan pengawasan awal, tamu diarahkan ke resepsionis, dan setelah administrasi selesai, mereka diantar langsung ke kamar oleh petugas. Prosedur ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari upaya mencegah masuknya pihak-pihak tak berkepentingan ke area privat hotel. Sri Rahayu menggarisbawahi bahwa kejahatan semacam ini terjadi karena adanya celah—karena itu, tugas manajemen hotel adalah menutup semua kemungkinan tersebut. Bahkan untuk kunjungan tamu dari luar, protokol verifikasi tetap dijalankan. Satpam akan mengecek identitas, tujuan kunjungan, dan memastikan kesepakatan kunjungan sudah ada melalui konfirmasi ke tamu bersangkutan. Di sisi lain, tantangan lain yang kini dihadapi industri perhotelan Kediri adalah soal efisiensi anggaran, terutama bagi hotel yang sering menyelenggarakan acara kerja sama dengan instansi pemerintah. Pemotongan anggaran dinas berimbas pada penurunan okupansi, terutama di hotel yang memiliki fasilitas hall besar dan sebelumnya menggantungkan pemasukan dari kegiatan pemerintahan. Hotel-hotel skala provinsi bahkan dikabarkan lebih terdampak dibandingkan hotel yang tidak tergantung pada proyek pemerintah. Sebagai langkah adaptif, PHRI mendorong anggotanya untuk aktif mencari terobosan baru. Salah satu caranya adalah menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah dalam penyelenggaraan event atau kegiatan yang bersifat kolaboratif. Ini bukan hanya demi menjaga kelangsungan bisnis hotel, tapi juga sebagai bentuk kontribusi pada pendapatan asli daerah. Pajak dari sektor perhotelan dan restoran adalah sumber potensial yang tak boleh diabaikan. Sri Rahayu pun berharap ada kesadaran kolektif dari pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor pariwisata, terutama hotel dan restoran, sebagai bagian dari aset daerah yang strategis. Sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah perlu terus diperkuat agar tercipta iklim usaha yang sehat, aman, dan saling mendukung. jurnalis : Kintan Kinari Astuti