Jogja - Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo telah menandatangani kebijakan moratorium hotel di kawasan Sumbu Filosofi. Terkait hal itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY meminta pemerintah juga melakukan penertiban pendataan terhadap homestay dan penginapan.Bukan tanpa alasan. Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono menilai dengan diterapkannya kebijakan moratorium, homestay dan penginapan akan menjamur di Kota Jogja."(Dengan adanya moratorium) Pasti nanti di Kota Jogja akan lebih menjamur homestay, kosan harian itu, dan semacamnya," jelas Deddy saat dihubungi, Sabtu (24/5/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Jika kebijakan moratorium tidak dibarengi dengan kebijakan penertiban penginapan, menurutnya, penginapan dan homestay ilegal akan semakin menjamur. Selain itu, hal tersebut juga dapat memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD)."Untuk itu, selain moratorium hotel kita mohon ada penertiban pendataan homestay, kos-kosan, yang dijual harian, (penertiban) untuk izin dan juga pajak-pajaknya, gitu lho," terang Deddy. Di sisi lain, Deddy bilang, PHRI DIY menyambut baik keputusan Pemkot Jogja memberlakukan moratorium hotel baru di kawasan Sumbu Filosofi. Bahkan menurutnya, pihaknya sudah mengusulkan moratorium kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tahun lalu."Kita mendukung hal itu (Moratorium), dan sebetulnya moratorium di Kota dan Sleman sudah kita sampaikan gubernur tahun lalu," ungkapnya."(Moratorium) agar ada pemerataan okupansi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul," sambung Deddy.Selain pemerataan okupansi, Deddy bilang, moratorium di Kota Jogja juga dapat mengurai kepadatan lalu lintas yang selalu terjadi saat peak season liburan."Selain itu kepadatan lalu lintas akan berkurang, asal homestay kos-kosan semacamnya juga ada pemantauan izin dan pengetatan izin," tegasnya.Sebelumnya, Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja telah memutuskan memoratorium hotel di sekitar Sumbu Filosofi. Selanjutnya pihaknya tengah menggodok Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang penataan kawasan Sumbu Filosofi.Hasto menjelaskan Perwal ini sebagai implementasi mandatory kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia. Dalam Perwal itu juga mengatur kawasan penyangga Sumbu Filosofi atau core zone."Sudah satu mandatory, bahwa ada Sumbu Filosofi, ada core zone. Nah core zone ini baru kami bikin Perwal dalam proses. Core zone itu yang dekat (dengan sumbu filosofi), yang di kanan-kiri Sumbu Filosofi," ungkap Hasto kepada wartawan di Balai Kota Jogja, Rabu (21/5).Terkait pembahasan Perwal ini kata Hasto juga sudah melibatkan Pemda DIY. Kajian mengenai Perwal ini juga tengah dilakukan. Termasuk kajian soal akan diberlakukannya moratorium pembangunan hotel."Kajiannya (soal) kecukupan populasi hotel, kemudian ruang yang ada di core zone ini apakah sudah cukup atau masih kurang, tapi kajian sementara sudah cukup. Sehingga moratorium itu hampir pasti saya tetapkan," ujar Hasto."Kalau untuk pelarangan (pembangunan hotel) menunggu kajian, tapi moratorium sudah saya tanda tangani. Kalau moratorium melarang sementara pembangunan hotel, hotel semua bintang. Kalau di core zone semua dimoratorium," sambungnya. (afn/apu)