Kondisi tempat wisata Lembang sepi dari aktivitas pengunjung. Bandung Barat: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat menyoroti dampak pemotongan anggaran pemerintah dan pelarangan kegiatan studi tur terhadap sektor pariwisata. Kebijakan ini memicu penurunan kunjungan wisata khususnya Lembang hingga 50 persen dan okupansi hotel anjlok di angka 30 persen.  "Kemarin saya rapat di DPD sudah ada 14 hotel di Jabar yang sudah melakukan pengurangan karyawan, bahkan di Bogor sudah ada dua hotel yang ditutup. Kalau Lembang belum, cuma saya dengar sudah ada yang mengajukan ke provinsi tapi enggak tembus kepada pengurus," kata Koordinator Promosi PHRI Bandung Barat, Librantara, Kamis, 29 Mei 2025. Ia mengaku, kebijakan pemerintah menjadi pukulan berat bagi pengusaha khususnya pariwisata. Jika kondisi ini terus diabaikan pemerintah maka mengancam keberlangsungan usaha dan terancam gulung tikar. Sebagai contoh, di salah satu tempat wisata Lembang terjadi pembatalan kunjungan sampai 50 ribu orang dalam sebulan dari siswa sekolah ditambah larangan menggelar rapat pemerintahan. "Sekarang sudah tidak ada kunjungan pelajar dari luar Bandung Barat khususnya Jabodetabek dan sekitarnya sejak adanya kebijakan larangan studi tur dari gubernur. Padahal studi tur bisa mendongkrak okupansi kunjungan terhadap bisnis pariwisata di kita," tuturnya. Librantara melanjutkan, semua perusahaan yang berada di bawah PHRI sudah berembuk mencari solusi mengatasi penurunan kunjungan. Sambil menunggu solusi pemerintah, sebanyak 28 perusahaan sepakat berkolaborasi memberikan diskon bagi pengunjung. "Kami sudah berembuk, kalau turun harga gak baik terhadap okupansi. Jadi kami strateginya promosi bersama gimana caranya wisatawan ke Bandung Barat bukan menginap di Bandung, tapi di Bandung Barat. Kami berikan harga spesial atau diskon, misalnya kunjungan ke Floating Market nanti dapat voucer atau diskon nginep di hotel," jelasnya. Ia berharap peran pemerintah daerah untuk bersama-sama mempromosikan agar usaha tempat wisata dan perhotelan masih bisa menjalankan operasionalnya. Sebab sejauh ini PHRI masih hanya sebatas komunikasi dengan pemerintah. "Kalau pemerintah bisa membuka, berbicara dengan gubernur, bagaimana wisata kembali dibuka untuk di Jawa Barat, itu mungkin salah satu upaya. Kemudian pemerintah melonggarkan kegiatan rapat, itu akan lebih baik," jelasnya.