Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersyukur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mengizinkan pemerintah daerah mengadakan kegiatan seperti rapat atau seminar di hotel-hotel."Kami bersyukur. Kebijakan Kemendagri, sudah boleh dilakukan untuk kegiatan rapat (diadakan di hotel)," ujar Rano di Jakarta, Selasa.Rano mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kunjungan ke hotel yang akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian.Baca juga: Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah"Untuk pergerakan hotel supaya kunjungan bisa bertambah, ruangan bisa terpakai. Itu artinya ekonomi berkembang," kata dia.Menurut Rano, kegiatan seperti rapat bisa dilakukan di hotel apabila jumlah peserta mencapai 100 atau lebih, atau seminar yang diadakan dua hingga tiga hari."Kalau rapat hanya 10 orang untuk apa di hotel, di kantor bisa. Jumlah besar, 100-200 orang (bisa di hotel). Rapat itu di hotel bukan hanya masalah tempatnya, biasanya mungkin memerlukan dua hari, tiga hari, ada rapat, seminar, seperti itulah," jelas dia.Sementara itu, Kemendagri menyatakan izin pada Pemda untuk untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.Baca juga: Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoranNamun, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan, yakni harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan dan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi untuk menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.Pemerintah berharap kegiatan rapat di hotel tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).Adapun potensi PHK karyawan sebelumnya pernah diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akibat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025.Baca juga: Tingkat hunian hotel turun dapat picu PHK di JakartaSurvei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.Pewarta: Lia Wanadriani SantosaEditor: Syaiful Hakim Copyright © ANTARA 2025