JABAR EKSPRES – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran disambut baik oleh pelaku usaha perhotelan dan restoran di Kabupaten Bandung Barat (KBB).Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bandung Barat , Eko Suprianto menyebut kebijakan tersebut menjadi angin segar di tengah terpuruknya industri perhotelan sejak awal tahun.“Angin segar sekali. Kami melihat statemen Pak Mendagri sangat bersemangat. Karena selama ini, sejak keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, usaha di bidang hotel dan restoran turun,” ujar Eko Suprianto saat dikonfirmasi, Senin (16/6/2025).Baca Juga:Akibat Ledakan Tabung Gas, 4 Orang Warga Andir jadi Alami Luka BakarLakukan Uji Coba, Skybridge Paledang Bogor Bakal Diaktifkan Mulai 18 Juni 2025Eko menyebut sejak Januari 2025, okupansi hotel di Bandung Barat terus menurun drastis. Hingga pertengahan Juni 2025, rata-rata tingkat hunian hanya mencapai 20 hingga 25 persen.Hal itu, lanjut dia, imbas dari dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi kegiatan instansi pemerintah di luar kantor industri pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran di Bandung Barat, menjadi salah satu sektor yang paling terdampak.“Penurunan di hotel kurang lebih 50 persen okupansinya dari awal tahun. Sekarang tersisa 20-25 persen rata-rata,” jelasnya.“Dengan relaksasi kebijakan tersebut, pelaku usaha berharap dapat kembali menarik kunjungan dan meningkatkan pendapatan,” sambung dia.Dengan keluarnya kebijakan baru dari Mendagri, Eko berharap pemerintah daerah dan provinsi bisa segera menindaklanjuti dengan langkah konkret untuk memulihkan industri pariwisata lokal.Menurutnya, dukungan dari semua pihak sangat penting agar sektor hotel dan restoran bisa bangkit kembali.“Kami mengharap dukungan dari pemerintah daerah maupun provinsi agar statemen dari Mendagri dapat ditindaklanjuti, untuk mendukung pariwisata yang ada di KBB,” tandasnya. (Wit)