Puluhan ibu pekerja rerancam akibat okupansi hotel dan restoran di Jabar Defisit hingga 42 Persen.BANDUNG, KOMPAS — Okupansi hotel dan restoran di Jawa Barat masih defisit hingga 42 persen hingga pertengahan tahun ini. Nasib sekitar 31.000 pekerja terancam jika okupansi itu terus menurun. Kondisinya itu diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi, Jumat (20/6/2025). ”Kondisinya masih mengkhwatirkan. Defisitnya 42 persen, jauh dari target minimal operasional 60 persen,” ujarnya.Saat ini, ada 454 anggota PHRI sebagai pemilik hotel, sedangkan lebih dari 300 anggota yang menjadi pemilik restoran. Semuanya tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Dodi menuturkan, kondisi ini rentan berdampak pengurangan jam kerja. Kebijakan itu mesti dilakukan demi mengurangi beban biaya operasional dari upah pekerja. ”Pengurangan jam kerja dan upah yang dialami ribuan pekerja turun hingga 50 persen. Misalnya, 7 hari kerja dikurangi hingga 3 hari kerja,” katanya.Bahkan, 150 pekerja hotel di Bogor telah mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara 2.500 hingga 3.000 pekerja kontrak yang mendapatkan pengurangan jam kerja. ”Apabila okupansi terus menurun hingga 30 persen, risiko PHK massal bisa lebih besar. Total pekerja hotel dan restoran sekitar 31.000 sangat terancam PHK jika kondisi defisit berlanjut,” tuturnya. Dodi menambahkan, belum ada dampak signifikan setelah adanya persetujuan Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan pemerintah di hotel. Selain itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi masih meminta agar tidak ada rapat kegiatan pemerintahan di hotel masih berdampak.General Manager Hotel Novotel Bandung Arief Maulana mengaku masih terdampak turunnya okupansi dari total 156 kamar di hotel itu. Penurunan okupansi di bawah angka biasanya, 80 persen. ”Saat ini okupansi di Novotel masih bertahan di angka 60-70 persen. Hal ini setelah kami menurunkan biaya per kamar hingga 20 persen,” ungkap Arief. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam postingan di media sosial Instagram miliknya, Kamis (12/6/2025), meminta bupati dan wali kota tetap menggelar agenda rapat di kantor atau gedung milik pemerintah. Padahal, Kemendagri sudah mengizinkan untuk menggelar rapat di hotel. ”Pemerintah Provinsi Jabar tetap memutuskan dan meminta bupati-wali kota rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada untuk rapat,” kata Dedi. Dedi mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar masih memiliki utang ke BPJS yang nilainya Rp 360 miliar. ”Selain itu, seluruh pelayanan dasar hanya bisa terlaksana jika pemda melakukan efisiensi anggaran,” ujar Dedi. Dapatkan Koran Edisi Khusus 60 tahun Harian Kompas yang akan membawa Anda menyelami perjalanan Indonesia selama 60 tahun dalam 60 halaman—mulai dari delapan presiden, perjalanan politik & hukum, prestasi olahraga, perkembangan ekonomi, seni hingga teknologi dari masa ke masa.

Nikmati juga liputan mendalam, investigasi eksklusif, dan visual yang memperkaya pengalaman membaca.

Pre-order sekarang lewat tautan https://komp.as/Koran-Edisi60

Benefit sudah termasuk langganan Kompas.id 12 bulan sebesar Rp 360.000 untuk menikmati jurnalisme Kompas secara digital. Penambahan durasi langganan jika Anda sudah berlangganan Kompas.id.

Pemesanan hanya dibuka selama periode 9–24 Juni 2025, dengan pengiriman mulai dilakukan pada 26 Juni 2025.