Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, segera melakukan pendataan hotel bintang dua dan bintang tiga yang ditunjuk untuk rapat tiap dinas dari Pemkot Bandung. Seperti diketahui, Pemkot Bandung sudah siap untuk rapat di hotel, tetapi akan diutamakan di hotel bintang dua, bintang tiga, dan hotel melati karena kondisinya sudah terpuruk hingga banyak karyawan yang terkena PHK. Kepala Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, dalam melakukan pendataan hotel bintang dua dan bintang tiga itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). "Mereka sudah punya data awal dan Insya Allah dari teman-teman dapat laporan hari Senin nanti mau divalidasi dicek datanya, jadi memang ada pendataan dari Disbudpar," ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/6/2025). Sejauh ini, pihaknya memastikan belum ada manajemen hotel bintang dua dan bintang tiga yang mengajukan agar tiap dinas di Pemkot Bandung rapat di hotel itu, sehingga proses pendataan dan validasi perlu dilakukan. Adi mengatakan, mendukung penuh kebijakan rapat di hotel bintang dua dan bintang tiga tersebut karena kondisinya memang terpuruk, sehingga memang perlu diberi insentif seperti rencana Wali Kota Bandung. "Yang jelas kita dukung kalau pak wali punya konsen, punya perhatian karena ini juga jadi tugas kita untuk membina hotel," kata Adi. Dengan diizinkannya rapat di hotel oleh pemerintah pusat ini, tentu menjadi angin segar bagi sektor pariwisata di Kota Bandung. Namun, terkait anggaran tergantung oleh dinas masing-masing asalkan sesuai aturan. "Iya jadi angin segar, makanya kelihatan pak wali kota perhatian. Jadi, kita terus komunikasi apalagi Disbudpar dengan PHRI sangat erat kolaboratif," ucapnya. Di sisi lain, Disbudpar Kota Bandung juga tentu akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan Wali Kota Bandung terkait rapat di hotel tersebut, tetapi untuk anggaran dan kegiatannya masih dirumuskan.