Teks foto, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah. Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan dukungan penuh terhadap langkah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan yang tengah melakukan pendataan ulang homestay dan guest house di wilayah kota. Upaya ini dinilai strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak hotel dan retribusi. Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menilai langkah ini juga berdampak positif dalam penataan perizinan usaha serta pemetaan destinasi wisata di Balikpapan. “Di sisi lain, pendataan ini akan sangat membantu dalam pemetaan spot-spot wisata dan menyesuaikannya dengan peraturan yang berlaku,” ujar politisi Golkar yang karib disapa Adi, Kamis (3/7/2025). Sebagai wakil rakyat dari Dapil Balikpapan Utara, Adi juga menegaskan pentingnya dasar hukum yang jelas sebelum menerapkan pungutan pajak dan retribusi terhadap pelaku usaha akomodasi tersebut. Untuk itu, ia mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD segera merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Dengan revisi perda tersebut, ke depan pemerintah kota dapat menarik pajak dan retribusi dari para pemilik homestay dan guest house secara legal,” katanya. Ia juga mengimbau agar para pemilik homestay segera mengurus izin alih fungsi bangunan menjadi penginapan resmi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan target PAD Kota Balikpapan tahun 2025 yang ditetapkan mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola usaha, Adi mendorong pelaku usaha homestay dan guest house untuk bergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Balikpapan. “Dengan bergabung di PHRI, para pelaku usaha bisa memperoleh pendampingan, pelatihan manajemen, serta meningkatkan daya saing mereka di sektor pariwisata,” tutupnya.(*/adv)