Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana menyoroti dugaan pemalsuan tiket masuk objek wisata di wilayahnya.  Menurutnya, insiden tersebut lebih merugikan pemerintah daerah dibanding pelaku usaha pariwisata di Pangandaran. "Saya kira yang dirugikan itu pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, bukan PHRI," ujar Agus kepada Tribun Jabar di Pantai Timur Pangandaran, Kamis (10/7/2025) siang. Agus menilai, kasus ini harus segera ditangani dengan langkah konkret, terutama dalam sistem pembayaran tiket. Baca juga: Ketua Komisi II DPRD Pangandaran Soroti Sikap Tak Ramah Petugas Tiket Objek Wisata Untuk itu, Ia menyarankan mekanisme pembayaran di pintu masuk kawasan wisata dikontrol lebih ketat oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata. "Perlu ada sistem pemantauan yang ketat, bisa menggunakan e-money atau transaksi digital. Jadi, tidak ada lagi peredaran uang tunai di pintu masuk wisata," katanya. Terkait dugaan pemalsuan tiket, Ia menyebut kejadian itu memungkinkan terjadi karena bentuk tiket fisik yang mudah ditiru. Namun, Ia mengimbau agar tidak buru-buru menyimpulkan sebelum ada bukti nyata. "Saya sarankan supaya ditelusuri dulu asal tiket palsu itu, siapa yang mencetak dan di mana diedarkan. Misalnya, pengunjung empat orang tapi tiket yang digunakan hanya dua karena sisanya menggunakan tiket palsu," ucap Agus. Baca juga: Kasus Dugaan Pungli dan Tiket Palsu Objek Wisata Pangandaran, Komisi II DPRD Akan Panggil Disparbud Agus mengaku baru kali ini mendengar adanya laporan terkait tiket palsu. Ia mengira selama ini sudah ada sistem pengawasan yang ketat di lapangan. "Penarikan tiket itu tidak polos, pasti melibatkan korporasi. Tapi, korporasi itu juga bisa dilakukan secara manual dan oleh siapa pun," ujarnya. Sebagai solusi jangka panjang, Agus menyarankan agar tiket dilengkapi dengan pengaman seperti watermark atau hologram untuk membedakan yang asli dan palsu.  Selain itu, Ia menekankan pentingnya edukasi kepada wisatawan agar membeli tiket resmi. "Kalau tiket asli, asuransi dan fasilitas lainnya juga bisa terjamin untuk pengunjung," kata Agus. Baca juga: Buntut Dugaan Pungli dan Tiket Palsu Objek Wisata, Pemkab Pangandaran Stop Sementara Petugas Non-ASN