TEMPO Interaktif, Jakarta - Akibat gempa, prasarana perhotelan di Padang rusak berat. Ratusan relawan asing dan jurnalis dalam dan luar negeri, terpaksa harus hidup bersama dengan para korban gempa. Mereka terpaksa menginap di posko satuan koordinasi dan pelaksana penanganan bencana di Kantor Gubernur Sumatera Barat, di halaman rumah gubernur, di emperan rumah-rumah penduduk yang telah hancur, sebagian aktivis NGO malah membuka tenda penginapan sendiri di tempat-tempat terbuka. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat, akibat gempa 7,6 skala richter pada Rabu (30/9) lalu, 80 persen bangunan hotel rusak berat dan tak dapat ditempati. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Barat, Maulana Isak, mengatakan kerusakan terjadi baik di hotel bintang lima, bintang empat, bintang tiga, sampai hotel-hotel non bintang yang menjamur di Padang. Yang paling parah dialami Hotel Abacang yang hingga kini diduga sejumlah orang masih terjebak dibalik reruntuhan hotel. Sedangkan Hotel Bumi Minang, Hotel Hayam Wuruk, Hotel Dipo, Hotel Mariani, mengalami rusak berat dan bangunannya ambruk. Hotel Robi dan Hotel Bintang Tiga juga mengalami kerusakan parah. Sedangkan Hotel Pangeran Beach, yang masih kokok berdiri, menurut Maulana Isak, kini untuk sementara juga dilarang ditempati dulu, sebelum ada audit untuk memastikan bangunannya aman. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Menurut Ade Edward, koordinator Ikatan Ahli Geologi Indonesia di Sumatera Barat, yang juga kepala sekretariat Satuan Koordinator dan Pelaksana Penanganan Bencana Sumatera Barat, mengatakan, banyaknya gedung pemerintah dan bangunan hotel yang roboh, karena  konstruksi bangunannya memang tidak dirancang untuk antigempa 7,6 skala richter. Ia mengusulkan, kedepan, bangunan-bangunan di Sumatera Barat harus dibangun dengan konstruksi yang tahan gempa.   Perkiraan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Barat, untuk pemulihan kerusakan ini, dibutuhkan waktu 18 bulan. "Harapan kita, pemerintah mau memberikan alokasi keuangan dan mempermudah institusi keuangan mengeluarkan dana untuk perbaikan hotel dan restoran. Kami juga berharap pemerintah daerah mau menunda terlebih dahulu pajak hotel dan restoran sampai keadaan normal," ujar Maulana Isak, ketua PHRI Sumatera Barat. FEBRIANTI