JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pelaku usaha di industri kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE khawatir transaksi pada semester II-2025 belum menggeliat. Jika kondisi lesu ekonomi pada semester I-2025 masih berlanjut, dampaknya akan lebih berat di paruh kedua 2025.Pelaku usaha pada sektor akomodasi, khususnya perhotelan, memprediksi adanya angin segar pada semester II-2025. Namun, trennya masih lebih lesu ketimbang periode sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, Minggu (24/8/2025), mengatakan, pemerintah mulai membelanjakan anggarannya pada semester II-2025. Namun, nominalnya masih tergolong rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Keputusan pemerintah memangkas anggaran kementerian dan lembaga negara berdampak besar pada dinamika industri perhotelan. Sebab, pangsa pasar kementerian dan lembaga negara mencapai 40 persen dari kegiatan MICE.Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Hariyadi melanjutkan, akomodasi dan perjalanan dinas aparatur sipil negara dipangkas 50 persen pada 2025. Belanja pada semester I-2025 tergolong sangat rendah. Namun, bukan berarti 50 persen anggaran yang bisa digunakan akan dibelanjakan seluruhnya pada semester II-2025.Secara nominal, 40 persen pangsa pasar pemerintah di industri MICE setara dengan Rp 25 triliun secara nasional. Dalam penghitungannya, kementerian dan lembaga negara hanya akan membelanjakan sekitar Rp 6,25 triliun untuk kegiatan MICE di sisa tahun ini.”Kami enggak tahu (belanja) pada 2026, karena kami melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kan, menitikberatkan pada program populis Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, transfer daerah juga dipotong,” tutur Hariyadi saat dihubungi dari Jakarta. Kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat pada 2026, Hariyadi melanjutkan, akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah (pemda). Dampaknya, kegiatan yang berkaitan dengan MICE hampir pasti berkurang drastis atau bahkan nihil. ”Daerah yang tadinya membuat kegiatan MICE, otomatis, kan, enggak bisa. Bagaimana mau bikin MICE? Mereka untuk survive saja, untuk menghidupkan operasional kantor saja susah,” katanya. Memasuki semester II-2025, PHRI tidak melihat tren peningkatan pemesanan ruang-ruang hotel untuk MICE. Jikalau ada, tren itu tidak berlaku secara umum, hanya hotel-hotel tertentu.Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan, pemangkasan anggaran pemerintah berimbas pada pelemahan daya beli. Hal ini terlihat pada sektor-sektor konsumsi business to consumer atau B2C.”Sektor-sektor konsumsi B2C itu terlihat ada perlemahan dalam segi transaksi. Jumlah acaranya tetap, tetapi jumlah transaksinya berkurang,” ujar Daswar.Meski demikian, secara umum, perkembangan kinerja MICE masih tergolong baik. Ini didukung dengan pembangunan tempat perhelatan acara di Pantai Indah Kapuk 2 yang disebut Nusantara International Convention Exhibition. Luas lahan bangunan tersebut sekitar 40 hektar (ha) yang diperkirakan bakal menjadi lokasi acara terbesar di Indonesia.Keberadaan tempat baru ini akan mendorong bertambahnya kalender acara atau calendar of event di Indonesia. Sebab, lokasi-lokasi andalan di Indonesia okupansinya kerap penuh. Ini, misalnya, merujuk pada Jakarta International Expo (JI Expo) dan Jakarta International Convention Center (JICC).”Jadi, harus ditambah memang (lokasi MICE) untuk menambah event-event baru. Dengan demikian, MICE itu outlook selalu positif. Cuma dari efisiensi negara ini yang paling kami khawatirkan adalah melemahkan daya beli sehingga konsumsi masyarakat turun dan melemahkan transaksi,” kata Daswar.Sebagai pelaku usaha MICE, Dyandra kerap menyelenggarakan ragam acara, dari mulai konser musik hingga acara formal pemerintahan. Namun, trennya dinilai serupa, yakni okupansi rendah. Indonesia, menurut Daswar, semestinya dapat meneladan Singapura. Pemerintah negara tetangga itu secara sadar terlibat aktif dan berperan besar dalam mendorong kegiatan MICE. Mereka memahami bahwa MICE dapat memberi efek pengganda bagi industri-industri lainnya.”Indonesia masih jauh sehingga kalau MICE digantungkan pada swasta, enggak kuat swasta. Jadi, harus ada insentif-insentif di Indonesia, dalam hal ini soal perpajakan. Namun, jadi klasik karena pemerintah butuh pajak. Nah, swasta di Indonesia enggak ada insentif pajak untuk melakukan itu, sehingga mereka juga hati-hati sekali,” tutur DaswarSecara terpisah, praktisi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Harry Waluyo, mengatakan, MICE dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok leisure yang proporsinya mencapai 60 persen. Kedua, kelompok bisnis yang proporsinya sebesar 40 persen.Dalam kondisi ideal, pertumbuhan ekonomi MICE dalam setahun bisa mencapai 40 persen karena semua agenda berjalan sesuai rencana. Pada semester II-2025, ia memprediksi pertumbuhannya berkisar 12-17 persen.Penasihat Kepala Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, berpendapat, pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 melakukan efisiensi besar-besaran. Alhasil, kegiatan yang bersifat seremonial dan rapat-rapat tertentu, serta perjalanan dinas, akan sangat ketat.Pada saat bersamaan, pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah hingga 25 persen pada 2026 dari anggaran 2025. Dalam kondisi normal, alokasinya semestinya justru naik 10 persen. Imbasnya, pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia akan kesulitan membiayai kegiatan operasionalnya, apalagi pembangunan.”Dampaknya, kegiatan MICE oleh pemda akan berkurang. Bahkan, untuk menutup defisit APBD, banyak pemda diperkirakan akan meningkatkan pajak dan retribusi, misalnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hiburan, indekos, parkir, dan hotel. Ini tentu memberatkan sektor MICE,” tutur Wijayanto.Saat pemerintah pusat dan daerah sulit dijadikan motor penggerak, satu-satunya harapan terletak pada peran swasta dan masyarakat. Namun, berbagai indikator ekonomi menunjukkan arah yang kurang menggembirakan. Dengan demikian, industri MICE pada 2026 belum akan menggeliat atau berpotensi stagnan. Jika pun tumbuh, dinamikanya akan sangat landai.Pemerintah pusat akan memangkas dana transfer daerah dalam anggaran tahun 2026. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan alokasi dana transfer daerah senilai Rp 650 triliun. Dibandingkan anggaran pada 2025 senilai Rp 919 triliun, alokasi pada 2026 anjlok 30 persen. Dalam lima tahun terakhir, dana transfer ke daerah pada 2026 adalah yang terendah.