Perbaikan Data
Perbaikan Data khusus anggota
Klik Di Sini

PHRI DIY Mulai Terima Keluhan Wisatawan Soal Sampah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menerima keluhan tamu hotel terkait sampah di DIY.  Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, khawatir permasalahan sampah ini akan berdampak pada okupansi hotel dan citra pariwisata DIY.  "Ya sekarang itu masalah darurat sampah, sampah yang belum teratasi pinggir jalan utama. Sudah banyak ditanyakan wisatawan  yang sudah hadir di DIY. Tadinya ada yang mau stay 2-3 hari, dia nggak merasa nyaman lalu pindah (ke luar DIY)," katanya, Jumat (18/08/2023).  Ia melanjutkan keluhan terkait sampah tidak hanya diutarakan oleh wisatawan nusantara, tetapi juga wisataman mancanegara.  "Yang pertama itu wisatawan asing mengeluh ke beberapa hotel. Mereka (wisman) kan sukanya jalan kaki, sementara di jalan-jalan banyak sampah, jadi nggak nyaman. Kemudian sekarang wisatawan nusantara juga sudah mulai mengeluh,"lanjutnya.  Deddy mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan sampah di DIY. Jika tidak terselesaikan dengan baik, ia khawatir citra DIY sebagai kota pariwisata akan tercoreng. Dampaknya wisatawan tidak berwisata lagi ke DIY karena tidak nyaman.  "Ini harus jadi perhatian bersama, harapannya bisa dipercepatlah. Kalau berlarut-larut seperti ini, kami sebagai pelaku wisata semakin berat. Karena nanti apapun bentuk promosi, tapi setelah datang ke sini (wisatawan) kecewain, kan repot," sambungnya.  Terkait sampah hotel, ia menyebut anggotanya telah melakukan pengelolaan secara mandiri. Untuk sampah anorganik, pihaknya telah bekerjasama dengan bank sampah di sekitar hotel. Sementara untuk sampah organik, pihaknya menggandeng pihak lain untuk diolah menjadi pupuk hingga budidaya maggot.  Yang menjadi masalah adalah hotel yang bukan anggota PHRI. Sebab tidak diketahui pengelolaan sampahnya.  "Kalau kami kan ada sertifikasi dari Kemenparekraf berbasis risiko. Disurvei juga sama pihak yang berkompeten, termasuk ke pihak kedua yang kerja sama dengan kami. Yang bukan anggota PHRI ya kami tidak tahu pengelolaannya seperti apa,"terangnya. (*)