Sumbardaily.com, Padang – Ketepatan arah kiblat di hotel dan restoran di Sumatera Barat (Sumbar) kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar melalui kerja sama dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, meluncurkan program kalibrasi arah kiblat untuk memastikan setiap ruang ibadah di fasilitas publik memiliki kiblat yang akurat, sah, dan sesuai syariat Islam. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya fasilitas ibadah yang benar di tengah tren wisata halal. Tidak hanya sebatas menyediakan musala, hotel dan restoran di Sumbar diharapkan juga memastikan arah kiblat yang tepat agar tamu dan wisatawan muslim dapat beribadah dengan tenang dan yakin. Inisiatif tersebut diawali dengan audiensi antara Kemenag Sumbar dan pengurus PHRI. Dalam pertemuan itu hadir Ketua PHRI Sumbar Rina Pangeran beserta jajaran pengurus, sementara Kemenag Sumbar diwakili Ketua Tim Kerja Hisab Rukyat sekaligus Sekretaris Satgas Halal, Ikrar Abdi, bersama anggota timnya: Ihsanul Fikri, Yuni Rahayu, dan Nova Fatma. Menurut Ikrar, kalibrasi arah kiblat bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bagian penting dari tanggung jawab keagamaan. “Setiap hotel dan restoran umumnya memiliki musala atau ruang ibadah yang digunakan publik, bahkan untuk kegiatan keagamaan seperti salat tarawih saat Ramadan. Karena itu, memastikan arah kiblat yang akurat menjadi hal yang sangat penting,” ujar Ikrar. Antusiasme PHRI Sumbar Program ini mendapat sambutan hangat dari jajaran PHRI Sumbar. Mereka menilai inisiatif tersebut memberikan nilai tambah bagi pelayanan hotel dan restoran, terutama dalam konteks pengembangan wisata halal. Banyak pengelola hotel mengaku baru memahami sejauh mana ketepatan arah kiblat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepastian ibadah tamu. “Mereka menunggu surat resmi dari Kanwil Kemenag sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Bahkan, ada permintaan agar kalibrasi juga dilakukan di setiap kamar hotel, dan itu memungkinkan,” tambah Ikrar. Sertifikat Kiblat Jadi Bukti Resmi Kemenag Sumbar akan memberikan sertifikat arah kiblat kepada setiap hotel dan restoran yang telah dikalibrasi. Sertifikat tersebut menjadi bukti resmi yang tidak hanya menjamin ketepatan arah kiblat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penilaian tingkat bintang hotel. Program ini akan dijalankan secara bertahap dan merata di seluruh wilayah Sumbar oleh tim Hisab Rukyat Kanwil Kemenag bersama Kemenag kabupaten/kota. Sebagai langkah awal, proses kalibrasi arah kiblat akan dimulai di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Lokasi ini dipilih sebagai simbol dimulainya sinergi antara Kemenag Sumbar dan PT Angkasa Pura Padang/InJourney dalam memastikan fasilitas publik ramah ibadah. Pelayanan Nyata untuk Umat Plt. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison, menyambut baik inisiatif tersebut dan memberikan apresiasi kepada PHRI atas komitmen mereka mendukung kalibrasi arah kiblat di hotel dan restoran. Ia menegaskan, program ini merupakan bentuk pelayanan nyata Kemenag kepada masyarakat muslim yang membutuhkan kepastian arah salat di ruang publik. “Kalibrasi arah kiblat ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi bentuk pelayanan nyata kepada umat. Kita ingin memberi kepastian dan kenyamanan beribadah di mana pun mereka berada, termasuk saat menginap atau beraktivitas di hotel dan restoran,” ujar Edison. Menurut Edison, langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal di Sumbar. Dengan demikian, program kalibrasi arah kiblat turut memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem wisata yang religius, aman, dan inklusif. “Ini bagian dari upaya membangun Sumbar sebagai destinasi wisata ramah muslim yang sesungguhnya. Tidak hanya pada makanan halal, tapi juga pada fasilitas ibadah yang akurat dan terjamin arah kiblatnya,” sebut Edison. Menuju Wisata Halal yang Sesungguhnya Lebih jauh, Edison menilai program kalibrasi arah kiblat menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri perhotelan, dan masyarakat dalam menghadirkan wisata halal yang komprehensif. Tidak cukup dengan label halal pada makanan, fasilitas ibadah seperti musala dan ruang salat juga harus memenuhi standar yang benar dan sesuai syariat. Edison menegaskan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan para pemangku kepentingan akan terus berupaya agar setiap wisatawan yang berkunjung ke ranah Minang mendapatkan pengalaman berwisata yang tenang dan ibadah yang sah. “Kita ingin setiap tamu yang datang ke Sumbar merasa yakin bahwa di mana pun ia salat, arah kiblatnya tepat, ibadahnya sah, dan hatinya tenang,” pungkasnya. Dengan adanya program kalibrasi arah kiblat ini, Kemenag Sumbar berharap fasilitas publik di seluruh daerah semakin ramah terhadap kebutuhan umat Islam. Langkah tersebut bukan hanya mendukung pengembangan wisata halal, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang menyentuh aspek spiritual kehidupan masyarakat. (red)