Cirebon,- Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pertama tahun 2025 di Hotel Grand Triyas, Kota Cirebon, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini dihadiri seluruh Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI se-Jawa Barat sebagai forum konsolidasi dan sinkronisasi program kerja. Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi menjelaskan Rakerda menjadi agenda rutin untuk mengevaluasi kegiatan tahun berjalan sekaligus merumuskan rencana strategis tahun berikutnya. “Rakerda ini membahas evaluasi program, laporan pertanggungjawaban, serta arah kebijakan untuk tahun 2026,” ujarnya. Dalam Rakerda, salah satu isu utama yang mengemuka adalah menurunnya performa bisnis hotel dan restoran akibat kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas setelah terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025. Sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) menjadi bagian yang paling terpukul karena sebelumnya sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. “Segmen MICE selama ini cukup membantu meningkatkan okupansi. Setelah adanya kebijakan efisiensi, tingkat hunian hotel turun dan kini rata-rata berada di angka 40 persen,” jelas Dodi. Ia menambahkan, industri perhotelan kini berupaya bertahan melalui kerja sama dengan perusahaan swasta, peningkatan kunjungan wisatawan, serta optimalisasi pemasaran melalui aplikasi pemesanan online. “Keluhan dan masukan dari kami sudah disampaikan. Meski belum ada solusi konkret, sektor-sektor yang masih berjalan tetap menjadi tumpuan untuk mempertahankan operasional,” ungkapnya. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo yang membuka resmi kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya transformasi digital bagi pelaku industri pariwisata. Menurutnya, perubahan perilaku wisatawan yang kini sepenuhnya mengandalkan platform digital harus direspons cepat oleh hotel dan restoran. “Pemanfaatan kanal digital menjadi keharusan. Selain promosi, kolaborasi data pariwisata juga perlu dikuatkan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang berbasis informasi akurat,” kata Edo. Ia juga mendorong pelaku usaha perhotelan dan restoran untuk memberikan ruang lebih besar bagi produk-produk lokal. Mulai dari batik, terasi, hingga aneka kuliner khas Cirebon dinilai layak menjadi bagian dari layanan dan cendera mata bagi pengunjung. “Setiap kamar hotel yang terisi dan setiap sajian yang disuguhkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon,” pungkasnya. (HSY)