Ucapan selamat Hari Bela Negaara ke-77 dari Ketua PHRI dan PPKHI Kalteng, Suriansyah Halim, SH., SE., MH., CLA. FOTO: ISTPALANGKA RAYA, Kalteng.co – Momentum Hari Bela Negara ke-77 yang di peringati setiap tamggal 19 Desember menjadi ruang refleksi bagi seluruh komponen bangsa untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, termasuk dalam menjaga marwah hukum sebagai fondasi kehidupan bernegara.Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, SH., SE., MH., CLA., menilai, bahwa tantangan bela negara di era demokrasi tidak hanya datang dari ancaman fisik, tetapi juga dari melemahnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.“Ketika hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rasa keadilan masyarakat terganggu. Di situlah bela negara di uji,” ujar Suriansyah Halim, Kamis (19/12/2025).Mengangkat tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, ia menekankan bahwa supremasi hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga persatuan, stabilitas nasional, serta keberlanjutan pembangunan. Penegakan hukum yang berintegritas, menurutnya, menjadi kunci utama terciptanya ketertiban sosial.Ia juga menyoroti pentingnya peran advokat dan konsultan hukum sebagai bagian dari elemen strategis bangsa. Profesi hukum, lanjutnya, tidak hanya bertugas membela klien, tetapi juga menjaga nilai keadilan dan kepentingan publik. “Bela negara dalam profesi hukum berarti berani berdiri di atas kebenaran, meski tidak selalu populer,” tegasnya.Suriansyah Halim mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat sipil, untuk membangun budaya sadar hukum sejak dini. Menurutnya, kesadaran hukum masyarakat adalah benteng awal dalam menjaga keutuhan negara.Peringatan Hari Bela Negara ke-77 ini di harapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif bahwa Indonesia yang maju hanya dapat terwujud apabila hukum di junjung tinggi, keadilan di tegakkan, dan nilai bela negara di implementasikan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (pra)EDITOR: EKO