TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Penurunan jumlah wisatawan ke Nusa Penida telah dirasakan pelaku pariwisata sejak dua bulan lalu. Situasi low session ini diprediksi akan berlangsung sampai Mei 2026. Kondisi ini dinilai tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari mahalnya tiket penerbangan hingga berbagai persoalan di Bali yang berlum dituntaskan. Baca juga: Aktivitas Pelabuhan Gilimanuk Landai, ASDP hingga Wayan Koster Optimis Pariwisata Bali Meningkat "Bulan Februari ada Imlek, kemungkinan ada kenaikan sedikit tamu dari Tiongkok. Tahun ini (kunjungan wisatawan) memang terasa beda dair tahun sebelumnya," ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Klungkung, I Putu Darmaya. Putu Darmaya yang juga pelaku wisata di Nusa Penida mengungkapkan, harga tiket pesawat menuju Bali saat ini menjadi salah satu hambatan utama bagi wisatawan domestik. Ia menilai, tarif penerbangan ke Pulau Dewata justru lebih tinggi dibandingkan destinasi lain di Indonesia. Baca juga: Sepi Turis ke Bali, Kadispar Akui Cuaca Pengaruhi Aktivitas Pariwisata “Biaya terbang ke Bali rata-rata lebih mahal dibandingkan ke daerah lain, walau jaraknya lebih dekat. Ini jelas mempengaruhi minat wisatawan,” kata Putu Darmaya, Selasa (23/12/2025). Selain faktor biaya, pemberitaan negatif juga dinilai memberi dampak signifikan terhadap penurunan kunjungan.  Isu banjir yang kerap muncul saat musim hujan serta persoalan sampah yang terus disorot media, disebut membentuk persepsi kurang baik di mata calon wisatawan. Menurutnya, arus informasi tersebut menyebar secara masif tanpa diimbangi solusi konkret yang terlihat oleh publik. Baca juga: Buleleng Dinilai Punya Potensi Besar, Agus Suradnyana Ungkap Kunci Pengembangan Pariwisata Akibatnya, Bali terkesan tidak memiliki arah penanganan yang jelas terhadap masalah-masalah tersebut. Di sisi lain, Putu Darmaya juga menyinggung adanya indikasi kebijakan pemerintah pusat yang berupaya menyebarkan arus wisata ke daerah lain di luar Bali. Strategi pemerataan pariwisata ini, meskipun bertujuan baik, dinilai turut berdampak pada penurunan kunjungan ke Bali. Ia menambahkan, masih terdapat ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata. Baca juga: Polda Jamin Keamanan Turis, Komisi III DPR RI Soroti Sistem Pengamanan Pariwisata di Bali Kondisi tersebut membuat daerah, termasuk Kabupaten Klungkung, harus bergerak lebih mandiri dalam membangun dan menjaga daya tarik wisatanya.