Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DKI Jakarta memberikan respon soal pelarangan pesta kembang api oleh Pemerintah Provinsi. Editor : Reni Ravita Rabu, 24 Desember 2025 - 12:21 WIB Pesta kembang api di Monas Jakarta Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DKI Jakarta memberikan respon soal pelarangan pesta kembang api oleh Pemerintah Provinsi.Pelarangan ini merupakan bentuk empati terhadap warga di sejumlah daerah yang masih berjuang pulih dari bencana alam. ADVERTISEMENT GULIR UNTUK LANJUT BACA Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan bahwa pihaknya menghargai langkah yang diambil pemprov tersebut. Ia menyebut empati dan kepekaan harus menjadi prioritas."PHRI Jakarta memahami dan menghormati kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang melarang pesta kembang api sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatera," katanya kepada tvOnenews, Rabu (24/12/2025).Namun disisi lain Sutrisno berharap ke depannya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov harus di komunikasikan lebih awal.Sebab, sambungnya agar menjaga keseimbangan antara kemanusiaan dan keberlanjutan pariwisata di Jakarta. "Ke depan setiap kebijakan dapat dikomunikasikan lebih awal dan dikaji secara proporsional, agar tetap menjaga keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan keberlangsungan usaha pariwisata," ujarnya.Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melarang pesta kembang api saat malam tahun baru 2026 di DKI Jakarta.Adapun lokasi yang dilarang meliputi hotel, pusat perbelanjaan, serta seluruh penyelenggara acara pemerintah maupun swasta.Kebijakan tegas ini diambil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai bentuk empati terhadap warga di sejumlah daerah yang masih berjuang pulih dari bencana alam.Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat persiapan perayaan Tahun Baru 2026 di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).Larangan berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan resmi di wilayah Jakarta, termasuk acara di hotel dan mal."Dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api," jelas Pramono usai rapat. ADVERTISEMENT GULIR UNTUK LANJUT BACA Pramono memastikan kebijakan itu akan diperkuat melalui penerbitan surat edaran (SE) sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.Ia menegaskan, seluruh pengelola hotel, pusat perbelanjaan, dan penyelenggara acara berizin wajib mematuhi ketentuan tersebut. Halaman Selanjutnya : "Yang semua yang memerlukan perizinan, perhotelan maupun di pusat perbelanjaan dan sebagainya, semuanya kita minta untuk tidak ada kembang apinya," bebernya. Jangan Lewatkan Layanan SIM dan Samsat Keliling Libur saat Hari Raya Natal, Ini Jadwal Bukanya Nasional 25/12/2025 - 09:52 Layanan SIM dan Samsat Keliling diliburkan pada Hari Raya Natal 2025. Marc Marquez Akui Kaget Bisa Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2025, Sebut Sulit Ulangi Dominasi Arena 25/12/2025 - 09:49 Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez mengaku bahwa dirinya tak menyangka bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2025, namun dirinya juga pesimitis bisa mengulangi dominasi tersebut di musim baru nanti. KPK Bakal Panggil Aura Kasih, Telusuri Aliran Uang dari Ridwan Kamil di Kasus Bank BJB Nasional 25/12/2025 - 09:49 Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemanggilan ini dilakukan untuk mengonfirmasi terkait dugaan aliran uang dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kepada Aura Kasih. Manchester United Terima Kabar Baik Jelang Duel Kontra Newcastle United di Boxing Day Liga Inggris Liga Inggris 25/12/2025 - 09:46 Manchester United mendapatkan kabar baik dari dua penggawanya menjelang duel kontra Newcastle United di boxing day. Amad Diallo dan Bryan Mbeumo sama-sama bersinar di Piala Afrika 2025. Wapres Gibran Hadiri Natal di Salatiga Kota Paling Toleran, Bagikan Kado ke Anak-Anak Nasional 25/12/2025 - 09:45 Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal 2025 di Salatiga kota paling toleran, Kamis (25/12/2025). Purbaya Tegaskan Dana Rp60 Triliun untuk Bencana Sumatera Aman, Tak Mau Ganggu Anggaran MBG Nasional 25/12/2025 - 09:41 Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan anggaran khusus senilai Rp60 triliun yang dinilai lebih dari cukup untuk menutup kebutuhan pemulihan pascabencana