KERAMAIAN di sejumlah titik peletakan batu proyek fasilitas publik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menghilang sehari setelah acara yang digelar pada awal November lalu. Di dua lokasi groundbreaking untuk proyek rumah sakit dan hotel, misalnya, tak terlihat lagi aktivitas pekerja ataupun alat berat. Yang ada hanyalah plang penanda calon bangunan dan penggarapnya. Saat Tempo kembali berkunjung ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dua pekan lalu, kegiatan para pekerja konstruksi hanya terlihat di lokasi-lokasi proyek yang digarap pemerintah. Proyek-proyek itu, di antaranya, adalah pembangunan gedung kementerian, rumah dinas menteri, dan apartemen bagi aparatur sipil negara (ASN). Satu-satunya lokasi seremoni groundbreaking pada November lalu yang aktivitasnya mulai bergeliat adalah titik pembangunan bandar udara untuk orang sangat penting alias bandara VVIP. Progres proyek IKN lainnya yang juga tampak pesat adalah pembangunan kompleks perumahan menteri. Kompleks ini hampir rampung dibangun di sisi barat Jalan Sumbu Kebangsaan. Sementara itu, calon gedung-gedung perkantoran dan apartemen ASN masih berupa rangka beton. Tanpa membaca plang penanda proyek, pengunjung akan sulit mengetahui institusi pemerintahan mana yang akan menempati gedung-gedung itu.  Pembangunan IKN memang baru tampak pada proyek-proyek yang dimodali duit negara. Fasilitas publik dan komersial lain yang dibangun oleh investor swasta baru mulai digarap beberapa bulan terakhir. Dalam paparan konferensi pers, kemarin, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyebutkan groundbreaking sejumlah proyek swasta memang baru dilakukan pada akhir September lalu. "Nilai investasinya sekitar Rp 23 triliun," kata Agung pada Senin, 20 November 2023.  Groundbreaking Nusantara Intercultural School (NIS) di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 1 November 2023. BPMI Setpres/Vico Investasi pertama yang masuk adalah untuk pembangunan mal, hotel, perkantoran, serta taman dan ruang terbuka hijau oleh Konsorsium Nusantara yang berisikan sepuluh perusahaan. Proyek pada tahap pertama mencakup pembangunan fasilitas pelatihan sepak bola oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), pembangunan pusat energi berkelanjutan oleh PT Pertamina (Persero), pembangunan hotel oleh Vasanta Innopark, dan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Pada 1 dan 2 November lalu, beberapa proyek investasi tahap kedua memasuki tahap groundbreaking. Pada tahap ini, sekitar sembilan entitas mengikat komitmen investasi senilai Rp 12,5 triliun. Mereka bukan hanya investor swasta, tapi juga perusahaan milik negara serta kementerian dan lembaga. Menurut rencana, groundbreaking proyek-proyek lain pada tahap ketiga akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Target investasinya mencapai Rp 10 triliun. "Dengan demikian, investasi yang masuk untuk pembangunan Nusantara akan mencapai Rp 45 triliun pada akhir Desember 2023," ujar Agung. Duit Negara Terus Tersedot Meski sejumlah investor swasta diklaim sudah tertarik menanamkan modal di IKN, pemerintah masih mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Dalam rapat di Kompleks Parlemen, kemarin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan alokasi anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar IKN pada kementeriannya tahun depan bakal mencapai Rp 35,45 triliun. Jumlah itu naik lebih dari Rp 10 triliun dari anggaran tahun ini yang hanya Rp 25,32 triliun.  Anggaran sebesar itu akan disebar ke sejumlah direktorat jenderal di Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Bina Marga kebagian paling besar, yakni Rp 16,67 triliun. Sedangkan sisanya akan dikelola Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 11,44 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp 5,76 triliun, serta Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 1,58 triliun. Menurut Basoeki, anggaran itu akan digunakan untuk berbagai proyek, dari pembangunan jalan, pembangunan landasan bandara VVIP, instalasi pengolahan air minum dan perpipaannya, hingga pembangunan gedung di kawasan istana kepresidenan IKN, kantor kementerian koordinator, serta sarana-prasarana pemerintahan II. Basoeki mengklaim pembangunan infrastruktur dasar yang dibiayai negara sejak 2020 sukses menarik minat investor ke IKN. Proyek-proyek swasta itu, kata dia, juga mencakup area komersial dan retail. "Dan pada sekitar Januari nanti juga akan dilakukan groundbreaking-groundbreaking lagi."  Baca juga: Mengapa Klaim Minat Investor di IKN Diragukan Cara Pengusaha Menyenangkan Pemerintah Kejar Tayang Menuju Target Upacara di IKN Klaim-klaim otorita dan pemerintah itu belakangan muncul setelah Istana turun tangan meminta kalangan swasta berinvestasi di IKN. Kepada Tempo, dua eksekutif perusahaan multinasional di sektor properti mengatakan pembangunan di Nusantara terus didorong oleh Presiden Joko Widodo. Selain mengerahkan perusahaan pelat merah, Jokowi meminta perusahaan-perusahaan swasta nasional masuk karena kemajuan investasi non-APBN di proyek tersebut relatif lambat. "Semua di-push," kata seorang pengusaha. "Swasta ditodongin untuk membangun (proyek)."   Menurut mereka, salah satu pelaku usaha yang kini didorong untuk segera turut membangun IKN adalah perhotelan. Tujuannya, kata sumber Tempo, adalah mengejar upacara peringatan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Setidaknya, ada dua perusahaan jasa perhotelan multinasional yang bermitra dengan investor swasta nasional mengerjakan proyek di sana. Dalam sejumlah sesi pertemuan dengan kalangan pengusaha, kata sumber Tempo, pemerintah dan Otorita IKN menunjukkan video dan foto perkembangan proyek-proyek yang dibiayai APBN. "Kami kaget, progres pembangunannya di luar dugaan. Karena ditodongin, ya mau gimana lagi?"  Perkara minimnya permodalan yang masuk ke proyek IKN memang beberapa kali menjadi perhatian Jokowi lantaran belum ada realisasi investasi, terutama dari luar negeri. Padahal berkali-kali pemerintah dan Otorita IKN mengklaim telah mendapat ratusan surat pernyataan minat (LoI) penanaman modal. Dengan masuknya berbagai proyek yang diinisiasi perusahaan nasional, Jokowi yakin investor dari luar negeri akan bermunculan. “Memang sampai saat ini yang real untuk memulai, belum. Tapi dengan tumpukan LoI sebesar itu, masak satu saja ndak?" ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, kemarin.  Namun, pada awal November lalu, saat menghadiri groundbreaking sejumlah proyek di IKN, ucapan Jokowi justru bertolak belakang. Waktu itu Jokowi menyebutkan sudah ada 130 investor asal Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, serta Uni Emirat Arab yang ingin berinvestasi di proyek mercusuar ini. Waktu itu Jokowi juga mengklaim pemerintah sengaja menahan derasnya hasrat calon investor asing tersebut. "Tapi kami memang rem dulu," katanya. Saat dimintai konfirmasi mengenai hal ini dalam konferensi pers kemarin, Agung Wicaksono membantah anggapan pemerintah mengerem investasi asing masuk ke IKN. Namun ia mengatakan pemerintah memang memprioritaskan investasi domestik. "Investor domestik lebih sat-set dibanding investor asing. Mereka sudah menghitung profit dan risiko lebih cepat karena sudah biasa dengan iklim investasi di dalam negeri," katanya.  Di luar itu, Agung mengatakan Otorita IKN juga sudah mengantongi tiga nama pemrakarsa pembangunan perumahan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha unsolicited asal luar negeri. Tiga perusahaan itu adalah Citic Construction asal Cina yang akan membangun 60 menara Kementerian Pertahanan, IJM asal Malaysia untuk membangun 20 menara hunian ASN, dan Maxim dari Malaysia untuk membangun sepuluh menara hunian ASN. "Mengenai investor asing yang belum masuk sendirian, ya karena memang diutamakan untuk yang bermitra (dengan perusahaan lokal)," ujarnya. Menurut Agung, pemerintah terus membuka diri untuk menerima rencana investasi asing yang masuk. Musababnya, kebutuhan dana untuk pembangunan IKN mencapai US$ 32 miliar atau sekitar Rp 480 triliun (kurs 15 ribu per dolar AS). Dari jumlah tersebut, APBN hanya direncanakan mendanai 20 persen atau sekitar Rp 96 triliun. Sementara itu, Rp 384 triliun mesti didanai dari swasta.  Agung tak menutup kemungkinan anggaran proyek IKN dalam APBN akan ditambah nantinya. Namun saat ini jumlah yang disiapkan pun masih belum terserap semuanya. APBN rencananya membiayai pembangunan infrastruktur dasar. "Tapi tidak tertutup kemungkinan peran investor juga karena kami punya insentif super tax deduction untuk yang masuk ke sektor dasar." Presiden Joko Widodo didampingi Founder Mayapada Group, Dato Sr Tahir (kiri), saat acara groundbreaking Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, 1 November 2023. BPMI Setpres/Rusman Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah memang sangat aktif menarik pengusaha domestik berinvestasi di Nusantara. Masalahnya, ia melihat para sejawatnya masih bergeming untuk masuk berinvestasi ke IKN karena belum mendapat kepastian profitabilitas dan kelanjutan proyek. Sebab, masa depan proyek ini dinilai sangat bergantung pada pemerintahan berikutnya. "Saya selalu bilang, tunggu setelah 2024 hasil pemilunya seperti apa karena kita tidak bicara investasi yang sedikit dan jangkanya panjang," kata Hariyadi.  Menurut dia, para pengusaha domestik sudah mengalami adanya program pemerintah yang tidak berlanjut ketika berganti rezim. Sementara itu, pemindahan operasional perusahaan atau pembangunan tempat komersial baru memerlukan perhitungan teliti, khususnya dari jumlah populasi dan demografinya.  Karena itu, kalau belum ada kepastian mengenai keberlanjutan proyek ini, Hariyadi yakin para pelaku usaha akan menunggu lebih dulu. Toh, ia juga tak yakin ada lembaga keuangan yang mau mendanai mereka untuk pindah jika belum ada kepastian. "Walau pemerintah bilang ada undang-undang, semua kan kembali kepada pasar. Mau bikin aturan apa saja, bisa saja pasar tidak merespons."   Berbeda dengan Hariyadi, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang melihat animo dunia usaha masih tinggi untuk masuk ke IKN. Namun realisasinya ada kemungkinan menunggu koordinasi dengan Otorita IKN. "Karena menyangkut perizinan, lokasi, lahan, dan hal teknis lainnya." Ia mengatakan minat investor juga masih terjaga jika rencana pemerintah menjadikan Nusantara sebagai lokasi peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun depan masih sesuai dengan jadwal. CAESAR AKBAR | PRAGA UTAMA | ABDALLAH NAEM (PENAJAM) | ANTARA