TRIBUNJOGJA.COM - DI Yogyakarta menjadi tujuan wisata favorit para pelancong yang berasal dari domestik maupun mancanegara. Tingginya angka kunjungan ke DI Yogyakarta , memunculkan fenomena yakni indekos yang disewakan ke wisatawan. Terkait hal tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ( PHRI DIY ), Deddy Pranowo Eryono, menilai hal tersebut terjadi lantaran adanya permintaan dari wisatawan untuk penginapan memang tinggi. "Banyak yang seperti itu (sewa kos bulanan, disewakan harian). Ya tamunya butuh juga, untuk istirahat. Sementara yang punya kamar tidurnya di tempat temannya. Kamar mereka dijual harian. Tentu saja ini perlu diatur dalam regulasi yang jelas," kata Deddy. Deddy menyebut pemerintah bisa dirugikan dengan fenomena ini. Pasalnya mereka tidak memberi sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbeda dengan hotel yang resmi membayar pajak. "Ini kan sebetulnya Pemda yang kecolongan, mereka gak bayar pajak. Regulasi harus diatur, peran RT, RW, Kecamatan, perketat. Biar PAD gak bocor, karena PAD menopang pembangunan daerah," kata Deddy. Baca juga: PHRI DIY Sepakat Kenaikan Harga Kamar Maksimal 15 Persen, Tidak Aji Mumpung Selain kekhawatiran bocornya PAD, Deddy juga mengkhawatirkan dampak pada anggota PHRI DIY. Pasalnya operasional mereka tidak sesuai standar, dan dikhawatirkan jika mereka mematok harga yang terlalu tinggi dan mencoreng wisata DIY. "Hospitality gak standar. Kemudian masalah harga. Harga memang dinamis, tapi kami tetap ada batas bawah dan batas atasnya. Jadi tidak bisa semaunya," ungkap Deddy. "Hanya saja perlu diatur dalam regulasi yang jelas," kata Deddy. Deddy menyebut pemerintah bisa dirugikan dengan fenomena ini. Pasalnya mereka tidak memberi sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbeda dengan hotel yang resmi membayar pajak. "Ini kan sebetulnya Pemda yang kecolongan, mereka gak bayar pajak. Regulasi harus diatur, peran RT, RW, Kecamatan, perketat. Biar PAD gak bocor, karena PAD menopang pembangunan daerah," kata Deddy. Selain kekhawatiran bocornya PAD, Deddy juga mengkhawatirkan dampak pada anggota PHRI DIY. Sebab operasional mereka tidak sesuai standar, dan dikhawatirkan jika mereka mematok harga yang terlalu tinggi dan mencoreng wisata DIY. "Hospitality gak standar. Kemudian masalah harga. Harga memang dinamis, tapi kami tetap ada batas bawah dan batas atasnya. Jadi tidak bisa semaunya," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )